Bupati Purbalingga Tasdi (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Selasa (5/6). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MataSakti.com,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi menjadi tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2017-2018.

Dalam kasus tersebut, Tasdi diduga menerima fee dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap kedua tahun 2018 senilai Rp22 miliar. Tasdi ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya. Mereka adalah Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto sebagai pihak penerima dan tiga orang dari pihak swasta sebagai pemberi suap yakni AHK, LN, dan AN.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 10 April 2018 setelah menerima laporan masyarakat. Lembaga antirasuah itu akhirnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (4/6/2018) di dua tempat secara pararel, yakni di Purbalingga dan Jakarta. Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan enam orang.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam, dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga,” kata Agus saat menggelar konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

 

Dalam kasus suap itu, Bupati Tasdi diduga menerima commitment fee sebesar 2,5% sebesar Rp500 juta dari total nilai proyek. Barang bukti yang berhasil disita tim KPK yakni uang Rp100 juta dan mobil Avanza yang digunakan Hadi Iswanto (HIS) untuk menerima uang.

Atas dasar itu, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan lima tersangka. Pihak yang diduga sebagai penerima disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU dan pasal 12 huruf (B) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

Kemudian terhadap pihak yang diduga sebagai pemberi, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.(Inews/TR)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY