Ilustrasi

MataSakti.com,Kabanjahe – Dugaan pengutipan dana BOS tahun 2017 untuk tingkat SD, dan SMP di Kabupaten Karo, mulai menyeruak ke permukaan. Beredar kabar, bahwa setiap Kepala Sekolah (Kepsek) diwajibkan menyetor Rp2,5 juta dengan dalih keperluan acara serta lainnya.

Bahkan, dana yang disetor itu juga disebut-sebut sebagai ‘uang rokok’ kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Namun, hal itu spontan dibantah Ka Disdik Karo, Eddi Suranta Surbakti, saat dikonfirmasi metro24jam di ruang kerjanya, Rabu (25/4/2018) siang.

“Nggak ada itu,” kata Eddi sedikit gelagapan. Eddi mengatakan, bahwa semua dana BOS langsung dikirim ke rekening sekolah masing-masing dan bersifat swakelola. “Jadi nggak boleh ada pengutipan. Karena tidak sesuai dengan juknis petunjuk dan teknis,” ucapnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus ini sudah bergulir ke Unit Tipikor Polres Tanah Karo. Bahkan, beberapa waktu lalu, dua orang bawahan Eddi sudah diperiksa penyidik.

Pun begitu, Eddi berdalih tak mengetahui pemeriksaan tersebut. “Saya belum tau soal pemeriksaan itu ya,” katanya. Untuk membuktikan pungutan itu, Eddi berjanji akan meminta tim dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pemeriksaan. “Akan saya suruh tim untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Edi juga membantah, jika anggaran dana BOS diperuntukan untuk kegiatan sekolah, karena du luar dari petunjuk teknis (Juknis). Sebelumnya, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP sederajat, Maklum Peranginangin tak menyangkal kabar tersebut. Hanya saja Maklum menolak hal itu sebagai kutipan.

“Benar ada kutipan tersebut dilakukannya. Gunanya menutupi biaya kegiatan operasional, seperti pertemuan pihak kepala sekolah, kegiatan sekolah, menyewa ruangan serta lain nya,” saat dihubungi metro24jam, Kamis (19/4/2018) siang.

“Kami ‘kan punya komunitas kerja. Uang itu dipakai untuk kegiatan rapat dan pertemuan,” katanya. Ketika ditanya, bukankah selama ini biaya rapat sudah diakomodir di anggaran yang dikucurkan dari APBD ke Dinas Pendidikan Karo? Maklum berdalih, komunitas tersebut di luar dari Dinas Pendidikan.

“Kami sering melakukan pertemuan, jadi biayanya dari mana? Para kepala sekolah juga tak ada yang keberatan dengan iuran tersebut?” tandasnya.

Sementara itu, ditemui di lokasi terpisah, Ketua Managemen Pengelola Dana BOS, Agustinus, mengaku belum mengetahui kebenaran adanya kutipan tersebut. Namun, dia sudah mendapat kabar selentingan bahwa kasus ini sudah sampai ke Unit Tipikor Polres Karo.

“Soal kebenaran, dan jumlah kutipan uang itu saya tidak tau. Karena selama ini saya sama sekali tidak dilibatkan. Bisa dibilang, status saja sebagai ketua, tapi saya hanya pelengkap,” tegasnya.

Diakui Agustinus, selama menjabat dia hanya menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan penggunaan dana BOS sesuai Juknis.

“Selama ini tandatangan saya tak berlaku, semua sudah diurus oleh Kepala Dinas Pendidikan Karo. Saya sudah mensosialisasikan Juknis ke sekolah-sekolah. Tapi penggunaan dana BOS ini kan bersifat swakelola,” tegasnya.

Dikatakan Agustinus, jika memang benar, pengutipan tersebut jelas-jelas melanggar hukum, karena tak sesuai Juknis. “Tak boleh ada pengutipan apa pun,” tegasnya.

Dipaparkan Agustinus, penerima dana BOS di Tanah Karo terdiri dari 70 SMP dan 293 SD. Dana itu dicairkan 4 kali setahun (per triwulan). Untuk SD masing-masing murid mendapat Rp 800 ribu/tahun. Sedang SMP mendapat dana Rp1 juta/tahun.

Sekolah penerima dana Akibat kutipan tersebut, sudah pasti mengorbankan para siswa di lingkup Kabupaten Karo, dan itu akan berdampak pada penilaian bobroknya dunia pendidikan di Karo.

Untuk itu, dia meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan kepada masing-masing Kepsek, guna mempertanggungjawabkan anggaran Dana BOS 2017.(M24J/TR)

LEAVE A REPLY