mAtAsAkti.com – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendatangi Mahkamah Agung (MA) siang ini. Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya ingin bertemu dan meminta klarifikasi dari Ketua MA Hatta Ali soal pertemuannya dengan Ketua Partai Golkar Setya Novanto.

Pertemuan itu terjadi saat Novanto dan Hatta Ali menjadi penguji sidang disertasi politikus Partai Golkar Adies Kadir di Universitas 17 Agustus, Surabaya, Jawa Timur.

“Kami datang kami sudah kirim surat sebelumnya ke ketua MA untuk bisa bertatap muka dan kami meminta klarifikasi atas informasi itu,” kata Doli di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (15/8).

Dari informasi yang didapat, menurut Doli, Setnov berencana melakukan pendekatan dengan Hatta agar bisa meloloskan proses hukum kasus korupsi e-KTP, termasuk proses praperadilan. Pasalnya, Setnov telah ditetapkan tersangka dalam korupsi e-KTP.

“Karena informasi yang kami terima dan beredarnya isu di luar itu kan seolah-olah Pak SN ini sedang melakukan upaya pendekatan supaya bisa lolos di praperadilan,” tegasnya.

Doli melihat ada kejanggalan ketika Setnov didapuk sebagai penguji sidang disertasi dari Adies. Sepengetahuan Doli, Setnov hanya bergelar sarjana akuntansi. Sementara, seharusnya sidang disertasi diuji oleh seorang bergelar doktor.

“Di mana saat itu Pak Novanto menjadi salah satu penguji sama dengan Pak Hatta Ali. Nah saat itu kita juga agak terkejut kenapa kok tiba-tiba Pak SN bisa jadi penguji doktor, padahal setahu saya dia lulusan S1 latar belakangnya akuntansi,” terangnya.

Selain bertemu dengan Ketua MA, Doli melanjutkan, pihaknya akan mendatangi Komisi Yudisial untuk mengadukan dugaan pertemuan Setnov dengan Hatta. Ketua KY Aidul Fitriciada diklaimnya akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus e-KTP.

“Dan setelah ini kami dalam satu dua hari ke depan akan ke KY untuk menyampaikan informasi ini sebagai aduan. Kami kan waktu itu sudah pernah 3 minggu lalu datang ke KY ketemu langsung dengan ketua KY,” tambah Doli.

Jika terbukti adanya pertemuan Setnov dan Hatta, lanjut Doli, masalah ini merupakan bentuk pelanggaran etika dari hakim-hakim.

“Kalau benar ya tolong dikoreksi karena itu pelanggaran yang luar biasa termasuk pelanggaran etika yang nanti akan kita adukan ke KY,” pungkasnya (mdk|dwk)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY