Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan angin segar kepada para Pekerja Kontrak Perorangan (PKP). Sebab, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada para pekerja.

Dengan perjanjian ini, seluruh PKP ini akan didaftarkan sebagai peserta pada program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Total keseluruhan PKP yang akan didaftarkan berjumlah sekitar 250 ribu pekerja yang berasal dari 300 unit SKPD/UKPD serta turunannya di DKI Jakarta dan akan didaftarkan terhitung Bulan Maret 2016.

“Hari ini kita kerja sama dengan DKI untuk berikan jaminan sosial seluruh pekerja kontrak perorangan. Kita akan berikan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/3).

Dua program jaminan sosial yang akan diberikan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang kemudian nantinya pada tahun 2017 akan diikutsertakan pada program Jaminan Hari Tua (JHT). Nantinya seluruh iuran ini akan ditanggung oleh Pemprov DKI.

“Apabila pekerja di lingkungan Pemprov DKI ini mengalami kecelakaan maka BPJS hadir akan membawa mereka ke rumah sakit dan akan membiayai seluruh biaya di rumah sakit sampai sembuh tak ada batas maksimal sampai sembuh,” terangnya.

“Apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan kematian akan diberikan santunan kematian. Anaknya akan diberikan beasiswa,” sambung Agus.

Ahok sendiri mengatakan selain untuk pekerja yang meninggal dalam tugas, Pemprov akan memberikan uang santunan kepada korban dengan kisaran 47 kali gaji pokok. Sedangkan untuk yang meninggal di luar jam kerja, uang santunan yang akan diberikan adalah Rp 24 juta. Tak hanya itu, anak-anak pekerja itu juga rencananya bakal diberi beasiswa pendidikan.

“Cuma kalau ini meninggal lagi tugas jam kerja meninggal itu langsung 48 kali gaji pokok kalau sekarang nih Rp 3,1 juta jadi Rp 148 juta. Terus kalau meninggal di luar jam kerja akan biasa 24 juta kamu bisa enggak kasih uang segitu? Itu sudah wajib,” imbuhnya.

Lebih lanjut, katanya, para pekerja kontrak ini juga akan diberikan kemudahan akses untuk mendaftar. Ahok mengatakan bersedia menyediakan tempat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi mereka untuk mendaftar.

“Sekarang kan kantor kami boleh dipakai. Jadi sekarang anda kalau mau mendaftar semua bisa di kantor PTSP. Sudah berubah kok,” pungkasnya (mdk|dwk)

LEAVE A REPLY