Hefriansyah

MataSakti.com,Siantar – Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), atas nama masyarakat suku Simalungun menyurati DPRD Siantar, meminta lembaga perwakilan rakyat itu bersidang guna memberhentikan Hefriansyah dari jabatan Walikota Siantar.

Surat dengan nomor DPP-KNPSI/ 097/Sim-Pms/IV/2018 tertanggal 7 April 2018 dan telah disampaikan ke DPRD Siantar pada Senin (9/4) lalu itu, menyebut sejumlah alasan pemberhetian Hefriansyah, terutama lantaran telah menista suku Simalungun.

“Kami anggap Walikota Siantar telah menistakan suku Simalungun dan melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” kata Jan Wiserdo Saragih selaku Ketua Umum DPP KNPSI, Selasa (10/4) di Jalan Pdt Wismar Saragih, Siantar.

Selain itu, menurut Jan Wiserdo, Walikota Siantar telah melakukan kebijakan yang berpotensi menciptakan gejolak sosial dan SARA di Siantar. Disebutkan, Siantar adalah tanah budaya dan leluhur masyarakat suku Simalungun, dibuktikan dengan Siantar sebelumnya adalah bagian Kabupaten Simalungun dan merupakan ibu kota Kabupaten Simalungun, sama persis seperti Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor dan Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon.

Jika saja sebelumnya nama ibu kota Simalungun adalah Simalungun maka Siantar adalah Kota Simalungun. Kemudian, merujuk motto Siantar adalah “Sapangambei Manoktok Hitei“ yang berarti bekerja bersama-sama atau gotong-royong adalah bahasa suku Simalungun.

Dibuktikan juga, seluruh kantor pemerintah, swasta, TNI. Polri, BUMN dan BUMD menggunakan arsitektur dan ornamen dari suku Simalungun. Lalu sejarah Raja Siantar, Sang Naualuh Damanik adalah putra Suku Simalungun.

Namun, belakangan, dalam pelaksanaan Hari Ulang Tahun Siantar ke-147, Pemko Siantar membuat spanduk dan poster yang antara lain juga ditampilkan di depan masyarakat seperti pada acara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yakni memuat tulisan “Festival Kota Pusaka Semarak Budaya Siantar” tanggal 23-28 April 2018, dalam gambar atau lukisan, ada tujuh adat budaya lain yang bukan Simalungun, termasuk barongsai dengan mengelilingi salah satu bentuk rumah adat Simalungun “Jabu Uttei Jungga” yang berada di Purba, identik dengan yang telah terbakar pada tanggal 5 Juni 2017.

“Berdasarkan tulisan dan gambar tersebut kami menganggap Walikota Siantar telah bersengaja melakukan penistaan, penghinaan dan pelecehan kepada masyarakat suku Simalungun karena menjadikan Siantar sebagai kota pusaka, maka hal ini dapat mengajak masyarakat untuk menginterpretasikan atau mangartikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Siantar tinggal pusaka atau sejarah saja termasuk di dalamnya keberadaan suku Simalungun hanya tinggal pusaka dan tinggal sejarah saja,” tukas Jan Wiserdo.

Dia menyebut, menjadikan Siantar sebagai kota pusaka adalah klaim sepihak dari Pemko Siantar dan merupakan bentuk penistaan, penghinaan dan pelecehan kepada masyarakat suku Simalungun.

Lebih jauh dia katakan, dalam surat itu pihaknya juga menjelaskan soal niat Walikota Siantar untuk melakukan penisataan dan pendiskriminasian serta upaya penghapusan budaya suku Simalungun didukung dari beberpa kebijakan seperti komposisi pengisian atau pemberian kesempatan jabatan kepada putra suku Simalungun yang sangat minimal di Pemko Siantar.

Terlihat juga pada saat acara Perayaan Oikumene di Siantar tahun 2017 yang dilakasanakan Pemko, idealnya sebagai penyelenggara atau ketua panitia penyelenggara adalah dari sinodestan GKPS sebagai tuan rumah di Siantar, namun faktanya GKPS yang atas nama Simalungun hanya dijadikan sebagai peserta biasa saja.

“Lebih jelas pada saat acara MTQ di Masjid Al Hilal, pada saat Walikota Siantar turun dari kendaraan langsung disambut tari-tarian budaya Melayu sesuai dengan suku Walikota Siantar. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya setiap ada acara oleh Walikota Siantar selalu disambut dengan adat suku Simalungun dengan tor- tor sombah,” bebernya.

Kemudian pada saat mengisi acara PRSU di Medan, adat dan budaya Simalungun ditampilkan hanya sebagai pelengkap saja baik dari jumlah yang ditampilkan maupun dari jumlah waktu durasi penampilan. Walikota juga telah mengabaikan azas kepatutan kepada suku Simalungun, sebab walikota, wakil walikota, sekda hingga Ketua KPU sudah bukan suku Simalungun.

Sepatutnya lah Sekda dari putra suku Simalungun, namun yang dilakukan oleh Walikota Siantar justru mendatangkan Sekda dari luar Siantar. Mencermati hal-hal dimaksud, sambung Jan Wiserdo, Walikota Siantar telah memicu pertikaian berbau SARA di Siantar, sehingga pihaknya meminta DPRD Siantar untuk berkenan menindaklanjutinya dengan melakukan sidang Paripurna untuk memberhentikan Walikota Siantar karena telah melanggar undang-undang, sumpah jabatan dan etika.

Wakil Ketua DPRD Siantar, Timbul Lingga kepada awak koran ini mengaku pihaknya sudah menerima surat DPP KNPSI tersebut pada Selasa (10/4) . Namun, pihaknya bersama unsur Pimpinan DPRD lainnya belum sempat mempelajari isi surat, karena langsung melayat kerumah duka Mahadin Sitanggang, Sekretaris DPRD yang wafat dan rencananya akan dimakamkan di Pangururan, Samori, Rabu (11/4).

“Kita pelajari dulu suratnya, karena memang tak sempat tadi saya baca, karena langsung melayat,” terang Timbul.

Hanya saja dia menyebut, untuk mengimpeach atau memakzulkan serorang kepala daerah atau walikota, hanya bisa dilakukan sepanjang walikota dalam melakukan kebijakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

“Walikota bisa diimpeach jika yang bersangkutan dalam melaksanakan kebijakan, melangggar peraturan dan perundang-undangan,” terangnya, seraya menegaskan Pimpinan DPRD segera mempelajari isi surat DPP KNPSI tersebut.(M24J/TR)

LEAVE A REPLY