MataSakti.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 46 orang yang dilakukan sebelumnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui penetapan tersangka terhadap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut tersebut. ”Iya itu surat pengantarnya, sprindik yang tanda tangan pimpinan,” kata Agus dikonfirmasi iNews.id, Jumat (30/3/2018) malam. Kendati demikian, Agus mengaku lupa berapa jumlah yang menjadi tersangka.

Informasi penetapan tersangka diketahui dari surat yang beredar ke publik. Dalam surat nomor B/227/DIK/00/23/03/208 tertanggal 29 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut itu disebutkan bahwa KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho.

Para tersangka yakni, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Roslinda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, dan Abu Hasan Maturidi. Kemudian, Biller Pasaribu, Tiaisah Ritonga, Richard Edi Lingga, Syafrid Fitri, Rahmiana Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Darmawan Sembiring, Arlene Manurung, serta Syahrial Harahap.

Selain itu, Restu Kurniawan,  Washingtong Pane, Jhon Hugo Silalagi, Feri Suando Tanuray Kaban,  Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiasiah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Musdalifah, Elezaro Duha, dan Tahan Manahan Panggabean.

Untuk diketahui, mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebelumnya telah divonis 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp250 juta karena terbukti bersalah menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp61,8 miliar.

Suap tersebut untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun anggaran (TA) 2012, persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut, APBD Perubahan (APBD-P) Sumut TA 2013 dan pengesahan APBD 2014.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah memeriksa 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Mereka diperiksa secara marathon sejak 29 Januari-3 Februari 2018 di Mako Brimob Polda Sumut.(Inews/TR)

LEAVE A REPLY