Salah satu ruangan di Gedung DPRD Medan yang dijaga sekuriti. (Romulo/metro24jam.com)

MataSakti.com, Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kembali membuat “heboh” dengan sebuah kebijakan anggaran yang fantastis.Kali ini soal anggaran pengamanan rumah empat pimpinan DPRD Medan yang mencapai Rp1,037 Miliar dan untuk Gedung DPRD Medan senilai Rp2,1 miliar.

Hal itu terlihat pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan (http://www.lpse.pemkomedan.go.id) mulai 9 Maret 2018. Pagu anggaran ditetapkan Rp1,5 miliar, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilelang Rp1,037 miliar.

Nominal pengamanan rumah pimpinan DPRD Medan yang dinilai sangat fantastis ini langsung menuai protes dari berbagai kalangan dan dianggap tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz dikonfirmasi membenarkan adanya lelang pengadaan pengamanan rumah DPRD Medan tahun 2018.

Terkait hal ini, Aziz mengatakan bahwa anggaran tersebut dilakukan berbeda dengan tahun lalu karena adanya temuan. “Untuk tahun ini terjadi perbedaan dari tahun sebelumnya. Karena adanya temuan, jadi atas saran BPK, maka anggarannya jadi dua, sehingga akan ada dua perusahaan nantinya yang terlibat setelah proses tender selesai,” ucapnya tanpa merinci temuan dimaksud.

Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur malah menampik ‘temuan’ dimaksud. “Tidak ada temuan! Tapi kenapa ada dua anggaran, karena ini merupakan saran. Sekali lagi saya katakan, saran dari BPK. Jadi, BPK yang menyarankan agar dibuat dua anggaran, sehingga kita jalankan,” katanya.

Ia mengatakan nantinya akan ada dua perusahan yang terlibat. “Jadi nanti untuk pengamanan di Gedung DPRD Medan berbeda perusahaan jasa sekuritinya dengan di rumah pimpinan,” ucap Andi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengatakan bahwa adalah hal yang sangat wajar unsur pimpinan mendapat pengamanan, meski tidak mengetahui pasti terkait anggaran tersebut.

“Untuk pengamanan itu wajar, karena sudah ada aturannya. Karena, siapa pun pejabat tinggi negara, tidak bisa dipisahkan harus ada pengamanan, termasuk di rumah. Dan saya sebagai pimpinan, ada yang menjaga kediaman yang bekerja tiga shift,” ucapnya. Dari sisi anggaran, politisi Gerindra itu menyatakan anggaran masih tetap senilai Rp2,1miliar.

“Hampir tiap tahun anggaranya senilai Rp2,1 miliar yang dilakukan tender, sehingga anggaranya bisa saja di bawah itu. Tapi, kalau ada dibuat anggaran terpisah, itu tidak mungkin. Karena, biasanya hampir tiap tahun satu mata anggaran semuanya, baik untuk gedung dan juga rumah. Jadi cek dulu yang benar,” katanya.

Terpisah, pengamat anggaran, Elfenda Ananada, menilai jumlah yang disiapkan untuk pengamanan rumah DPRD Medan terlalu besar. “Besar sekali. Kalau saja dianggarkan untuk orang miskin, sudah bisa banyak yang bisa bermanfaat,” kata Elfenda. Mantan Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumut ini mengatakan, pengamanan rumah pejabat negara di daerah memang dibutuhkan.

“Penting, tapi tidak harus berlebihan,” katanya. Pimpinan DPRD Medan itu wakil rakyat dan harusnya berbaur dengan rakyat. Pengamanan yang berlebihan justru akan menimbulkan kesan eksklusif dan menjadi pembatas komunikasi dengan rakyat. Elfenda menyarankan agar anggaran tersebut dievaluasi. Disesuaikan dengan kebutuhan dengan prinsip efektif, efesien dan transparan.

“Artinya, anggaran harus hemat, terbuka kepada publik dan bermanfaat. Masih banyak warga Medan yang butuh sentuhan pembangunan, terutama penanggulangan kemiskinan,” katanya Sekedar informasi, proses tender jasa pengamanan itu sudah dua kali dilakukan pada tahun lalu dan dimenangkan PT Delta Mitra Masyarakat serta PT Nabila. (M24J/TR)

 

LEAVE A REPLY