mAtAsAkti.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, tidak akan berspekulasi terkait nilai yang akan didapat dari penilaian terhadap barang milik negara (BNM) untuk tahun 2017-2018. Sebab, kata dia, ada teknik dan metode untuk menilainya.

“Kita tidak akan berspekulasi berapa nilainya karena ada teknik menilainya, kaya tanah itu berdasarkan lokasi kemudian gedung ini sesudah dibersihkan amortisasi, depresiasi, kemudian juga tanah yang digunakan infrastruktur,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8).

Yang paling penting, lanjutnya, kredibilitas dan metode penilaian sehingga tidak ada target mendapat nilai berapa besar. Metodenya mesti sebanding dengan negara-negara lain yang juga melakukan revaluasi.

“(Nilainya) nanti kita akan ketahui pada tahun 2018 jadi tidak ada proyeksi hari ini dan tidak ada target harus berapa karena yang paling penting adalah kredibilitas dan metodenya,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika valuasinya naik maka penerimaan negara bukan pajak akan menjadi sangat besar. “Katakan lah itu dalam bentuk, sewa, apakah dia dalam bentuk pemanfaatan jasa yang dilakukan aset-aset tersebut tentu akan menimbulkan potensi pendapatan negara juga,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencanangkan penilaian terhadap barang milik negara (BNM) untuk tahun 2017-2018. BMN meliputi, gedung, tanah, infrastruktur bahkan Alutsista.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, sesuai laporan Barang Milik Negara (BMN) 2016 (audited), nilai BMN tercatat sebesar Rp 2.188 triliun. BMN tersebut tersebar di 87 Kementerian/Lembaga (KJL) selaku pengguna BMN dengan sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di bawahnya. Seiring perkembangan ekonomi, nilai BMN tentu telah berubah sehingga perlu dilakukan penilaian kembali.

“Rp 4.779 triliun adalah posisi dari aset di dalam akun neraca terakhir,” ucap mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta mengatakan, penilaian kembali BMN sebagai landasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Penyusunan Perpres tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk konsultasi ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia menjelaskan, program berskala nasional ini akan berlangsung selama dua tahun (2017-2018), untuk memastikan Penilaian Kembali BMN tidak melanggar ketentuan dengan melibatkan 313 tim penilai atau lebih kurang 900 pegawai.

“Dalam kurun waktu tersebut Pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015,” terangnya.

Penilaian kembali BMN, tambah Isa, diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang updated, database BMN yang lebih baik, guna kepentingan pengelolaan BMN mendatang, mengidentifikasi aset idle guna dioptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mampu mendorong penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN/Sukuk secara lebih efisien.

“Kita inginkan hasil penilaian BMN akan perkuat opini WTP di LKPP di tahun selanjutnya, akan ditindak lanjuti dengan koreksi BMN, dan laporan keuangan secara lengkap dan benar,” pungkasnya (mdk|dwk)

LEAVE A REPLY