HUMBAHAS, PmAtAsAkti

Stone Crusher milik PT Gayotama Leopropita (GL) di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terancam tidak beroperasi.

Pasalnya, puluhan tahun Stone Crusher milik PT GL  beroperasi ternyata tidak dilengkapi izin lingkungan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menanggapi hal izin lingkungan Stone Crusher PT GL ini, Kadis Kehutanan Kabupaten Humbahas Drs L Sibarani didampingi Stafnya Nainggolan kepada sejumlah Wartawan, Selasa (13/10/2015) di ruang kerjanya membenarkan bahwa stone Crusher milik PT GL belum dilengkapi izin lingkungan, padahal izin lingkungan merupakan hal yang pokok sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 36 dan PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Lanjut Sibarani, pengusaha wajib memenuhi syarat izin lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri No 14 tahun 2010 tentang  Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), kewajiban bagi usaha atau kegiatan yang sudah menyusun dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup bagi yang belum memiliki.

“Perlu ada pengelolaan  limbah yang benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar, dimana zat yang timbul dari kegiatan usaha itu adalah jenis B3,” kilahnya.

Lebih lanjut L Sibarani menjelaskan, pihaknya telah menyurati PT GL untuk melengkapi administrasi izin lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum tuntas.

“Janji PT Gayotama belum ditindak lanjuti, dimana PT Gayotama berjanji akan menanami pohon di sekitar pinggiran usaha dan/atau kegaiatan usaha, kalau belum dilengkapi sesuai dengan waktu yang ditentukan maka konsekuensinya tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Salah seorang warga Homonangan Siringo-ringo SH selaku Pemerhati Lingkungan mengatakan setiap pelaku usaha harus menjalankan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pasal 36  dan PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Dengan harapan, di kemudian hari tidak berdampak pada masyarakat sekitar dan juga kepada lingkungan.

“Pihak terkait harus menindak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkuangan,” pintanya.

Lanjut Hamonangan, pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang merata dan menyebar di lingkungan sekitar secara meluas. Limbah gas akan terbawa angin dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai, dihanyutkan dari hulu sampai jauh ke hilir, melampaui batas-batas wilayah akhirnya bermuara di Laut atau Danau, seolah-olah Laut atau Danau menjadi tong sampah. Limbah bermasalah antara lain berasal dari kegiatan pemukiman, industri, pertanian, pertambangan dan rekreasi.

Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun (toxic) sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia

Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak itu dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya meminum air yang terkontaminasi atau melalui rantai makanan, seperti memakan ikan yang telah menggandakan (biological magnification) pencemar karena memakan mangsa yang tercemar.

“Pengeloalaan limbah dari PT GL harus dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemerintah pun harus tegas menindak para pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan,” pintanya.

Terakait Izin Limbah pihak PT GL melalui Chairil  dan Agus, Jumat  (09/10/2015) lalu, pihaknya dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak menjawab, tidak diberikan jawaban dengan alasan yang tidak jelas (Jules Rudianto L Gaol)

LEAVE A REPLY