MataSakti.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tak suka dengan keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perluasan Wewenang Kantor Staf Kepresidenan. Pasalnya, wewenang Luhut Panjaitan berpotensi membuatnya punya otoritas seperti Presiden atau Wapres, seperti memanggil Menteri dan mengendalikan program prioritas nasional.

“Saya pasti akan komunikasikan (Perpres) ini dengan Pak Presiden,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

JK sendiri ternyata tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpres itu, demikian pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Saya tidak mengikuti sama sekali, tidak ikut mengawal (proses penyusunan Perpres),” ujar Pratikno, Selasa (3/3/2015).

Esoknya (5/3/2015), Wapres JK memastikan bahwa kewenangannya selaku Wapres tidak akan berkurang dengan bertambahnya kewenangan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015 yang mengubah Unit Staf Kepresidenan menjadi Kantor Staf Presiden.

“Tidak, tidak seperti itu,” jawab JK ketika ditanya apakah terbitnya Perpres tersebut akan mengurangi wewenangnya di pemerintahan, Kamis (5/3/2015). Sebaliknya, JK mengatakan bahwa yang dilakukan pemerintah adalah yang terbaik untuk bangsa ini.

Padahal, pada Rabu (4/3/2015) kemarin, JK mengaku tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembuatan Perpres yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H Laoly pada tanggal 24 Februari 2015 tersebut. JK pun sempat mengingatkan bahwa penambahan kewenangan yang diperoleh Luhut Panjaitan malah akan menambah kesimpangsiuran.

Untuk diketahui, pada Kamis (5/3/2015) pagi, telah terjadi pembicaraan antara JK dan Jokowi di Istana Negara. Salah satu topik yang dibahas diduga kuat adalah mengenai Perpres tersebut. Walaupun JK tidak berterus terang mengakui telah terjadi pembicaraan mengenai Perpres antara dirinya dan Jokowi.

“Saya setiap hari bertemu Pak Jokowi. Semua kita bicara soal negara yang baik, bagaimana kita melihat ke depan,” ujar JK sebelum meninggalkan kantornya di Jalan Veteran III, Jakarta.

Seperti diketahui, dari situs resmi Sekretariat Kabinet baru diketahui terbitnya Perpres No 26 tahun 2015. Dalam situs tersebut, tercatat Perpres menyebutkan Unit Staf Kepresiden berubah menjadi Kantor Staf Presiden.

Kewenangannya pun bertambah, tidak hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Sehingga, memungkinkan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas Kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Sebagaimana, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1).

Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan nantinya dapat bebas masuk ke semua Kementerian, termasuk Kementerian Koordinator jika dianggap ada hambatan dari Kementerian dimaksud dalam melaksanakan program-program prioritas nasional.

Dengan penambahan kewenangan tersebut, Luhut dianggap memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Wapres dalam hal pengawasan dan penilaian kinerja Menteri

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY